Dugaan Pungli di Balik BLT DD Pemotongan Hingga Penggelapan Data

Nasional RI News – Mari awasi dan kontrol bersama bagi masyarakat agar pembagian BLT DD berjalan sesuai dengan aturan pemerintah dan aparat pemerintah desa bisa amanah dalam penyaluran dana BLT DD.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT DD) tidak seluruhnya berjalan mulus. Betapa tidak, di balik pendistribusian bantuan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), justru ada yang berpesta dengan bertindak sebagai orang jahat. Oknum tersebut diduga melakukan pungutan liar (pungli), mulai dari pemotongan hingga menggelapkan dana sebesar Rp 600 ribu.

Salah satu contoh kasus pungli yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab ini terjadi di Desa Lembengan, Kecamatan Ledokombo. Warga yang menjadi korban bukan hanya satu dua orang. Tetapi, diduga kuat bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan orang. Terjadinya pungli ini pun diadukan ke DPRD Jember, kemarin (29/6).

Muhammad Zamroni, warga Lembengan, mengatakan, data penerima BLT DD di desanya mencapai 208 orang dari total 323 yang sempat diusulkan. Dari sejumlah penerima itulah, pungli dilakukan beberapa oknum dengan berbagai macam cara.

“Dugaan pungli ini mencuat setelah BLT DD dibagikan tahap kedua. Pungli diduga dilakukan beberapa oknum. Model punglinya bermacam-macam. Ada yang dipotong, ada yang tidak diberikan tetapi tetap diminta cap jempol, dan caranya lain-lain,” papar Zamroni.

Mengetahui ada sejumlah warga yang menjadi korban pungli, dia kemudian bersama sejumlah warga berkirim surat ke Komisi A DPRD Jember untuk mengadukan insiden kejahatan terhadap warga miskin yang terjadi di desanya. “Kasus ini juga sudah kami laporkan ke Kejaksaan Negeri Jember. Semoga ini cepat ditangani,” imbuhnya.

Zamroni berharap, dengan kedatangannya itu, anggota dewan bisa mendengar langsung dari sejumlah korban yang ikut mengadu bersamanya. “Harapannya, DPRD bisa menyuarakan dan mendorong agar kasus ini tertangani. Jangan sampai pencairan tahap ketiga ada pungli lagi. Serta semoga ini tidak terjadi di desa lain,” paparnya.

Kepada Wartawan, Slama, warga Desa Lembengan, mengaku, dirinya menjadi korban pemotongan oleh seorang oknum. Pasca-pencairan BLT DD tahap kedua, dia didatangi oleh seseorang untuk meminta bagian. “Dipotong seratus ribu,” ucapnya.

Anggota Komisi A lainnya, Sunardi menyebut, Komisi A secara institusi mendukung langkah warga yang melaporkan oknum. Menurutnya, di masa pandemi Covid-19 warga sudah susah, sementara bantuan juga dipungli. “Siapa pun yang melakukan pemotongan, sudah waktunya ditindak tegas agar menjadi pelajaran bagi desa-desa lain dan efek jera bagi yang melakukan,” tegasnya.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyebut, pungli yang dialami warga terkait BLT DD tersebut harus ditindak tegas. Pemerintah daerah, lanjut dia, selayaknya turun tangan untuk membereskan terjadinya pungli yang diduga dilakukan oknum perangkat desa.

Banyaknya pungli, baik pemotongan ataupun sampai ada penggelapan, ini tidak bisa dibiarkan. DPRD mendorong langkah warga melapor karena sudah dilaporkan, dan DPRD meminta pemkab turun tangan,” ucapnya.

Tabroni menambahkan, kasus yang terjadi di Lembengan bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain. Untuk itu, penanganan laporan warga juga harus diseriusi oleh kejaksaan. “Kasus di Lembengan ini bisa saja terjadi di desa-desa lain. Untuk itu, perlu penanganan serius dari penegak hukum, termasuk pemkab. Jangan sampai BLT DD justru dinikmati oknum tak bertanggung jawab,” pungkasnya. (net)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.