Terkait COVID-19 OJK Terapkan Kebijakan Stimulus Perekonomian


Bengkulu RI NEWS- Terkait dengan berita yang menyebar tentang penundaan pembayaran keuangan ynag ditunda selama satu tahun OJK  mengadakan konfrensi PERS dengan beberapa media untuk  beberapa hal.


Yusri selaku kepala OJK Bengkulu mengeluarkan POJK  No.II/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional.

Konfrensi PERS  tersebut diadakan di lantai 7 Graha Bank Bengkulu dihadiri dari pihak  pemerintahan yaitu Wali Kota Bapak Helmi Hasan, Wakil Wali Kota Bapak Dedy Wahyudi, Ketua OJK Bapak Yusri dan dari pihak perbankan serta keuangan lainnya.


Adapun hasil  dari POJK lNo.II/POJK.03/2020. Tentang stimulus perekonomian Nasional sebagai dampak dari Corona Virus(COVID-19).  OJK menyampaikan beberapa hal seperti berikut.

1.Istilah kelonggaran, keringanan atau penundaan dan sejenisnya merupakan
bahasa publik yg perlu diterjemahkan dalam bahasa teknis perbankan sesuai
dengan ketenuan yg telah dikeluarkan oleh OJK yaitu POJK
No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai
Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
2. Oleh karena itu, istilah penundaan perlu kita baca ke dalam koridor
restrukturisasi kredit, dimana di dalamnya ada beberapa pilihan yg dapat
disepakati antara Perbankan/perusahaan pembiayaan dgn debitur, antara lain:
a. Penurunan suku bunga
b. Perpanjangan jangka waktu
c. Pengurangan tunggakan pokok
d. Pengurangan tunggakan bunga
e. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan
f. Konversi kredit/pembiayaan menjadi modal.
3. Bagi para debitur yg mengalami perlambatan kegiatan usaha karena dampak
penanganan penyebaran virus Covid-19 diminta untuk menghubungi
Perbankan/Perusahaan Pembiayaan untuk sama-sama mencaro solusi terbaik
melaui upaya restrukturisasi kredit.
4. Setiap Perbankan/Perusahaan Pembiayaan, masing-masing mempunyai
kemampuan yg berbeda-beda, sehingga penanganan restrukturisasi kredit
akan berbeda beda juga.
5. Bagi debitur yang tidak terdampak atau masih dapat menjalankan usahanya
dan masih memiliki kemampuan keuangan untuk membayar angsuran
pinjaman, diharapkan untuk tetap dapat memenuhi kewajibannya sesuai
kesepakatan dalam perjanjian kredit.
6. Kita harus sama-sama menyadari bahwa kredit/pembiayaan yg diberikan oleh
Lembaga Jasa Keuangan kepada debitur berasal dari dana masyarakat yg pada
saatnya juga harus dikembalikan. Apabila Lembaga Jasa Keuangan tidak bisa
mengembalikan dana masyarakat maka kepercayaan masyakat akan runtuh
dan dapat menyebabkan masalah yang lebih besar lagi.
Demikian semoga kebijakan relaksasi ini dapat memberikan manfaat buat
nasabah dan eksistensi Lembaga Jasa Keuangan juga tetap terjaga dengan baik.(OJK Bengkulu).

Jurnalis
Ficky Pramana

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.