Dipertanyakan Transparansi Anggaran Dinkes, Pemkab bengkulu Selatan jadi tersorot

Dipertanyakan Transparansi Anggaran Dinkes, Pemkab bengkulu Selatan jadi tersorot

Bengkulu Selatan RI NEWS _  Suatu pertanyaan bagi masyarkat awam mengenai sikap ketidakterbukaan anggaran pemerintah daerah dibidang barang dan jasa yang dulunya akan menerapkan transparasi kepada seluruh masyarakat bengkulu selatan.

Betapa tidak karena saat reformasi birokrasi begitu hangat diperbincangkan dan pengawasan yang ketat hasilnya masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak melaporkan hasil belanja barang dan jasa di sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) dan lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP)

Diperaturan presiden (perpres) nomor 16 tahun 2018 telah diatur bahwa baik langsung dan tidak langsung  pelaporan pengumuman pembelanjaan barang dan jasa harus sesuai dana anggaran. Dimana proses pengumuman itu menjadi salah satu kewajiban Pengguna Anggaran (PA).

Terkait program dan anggaran belanja masih ada PA yng bermain diranah yang memang sangat rawan korupsi ini. Sayangnya anggaran pusat maupun daerah kerap menjadi persoalan hukum serius dalam tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Dan menjadi pertanyaan yang besar oleh public.

Dengan adanya "kejanggalan" di DINKES terkait pengadaan secara swakelola akan menjadi pertanyaan public. Hal ini berbeda jauh jika dibandingkan dengan OPD lainnya di kabupaten bengkulu selatan. 


Jurnalis


Yandahari ST.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.