Percepatan Penyaluran Dana Desa MENKEU Minta Bupati/Walikota Lakukan Verifikasi Desa



RI NEWS - Sesuai dengan aturan presiden Joko Widodo sebelumnya, kementrian keuangan mempercepat penyaluran dana desa untuk tahun anggaran 2020.

Tahun ini, penyaluran dana desa dimulai pada bulan januari 2020 dan dilakukan dalam 3 tahap yaitu, tahap satu 40%, tahap dua 40%, dan tahap tiga 20%.Skema ini berubah dari tahun sebelumnya yakni tahap satu 20%, tahap dua 40%, tahap tiga 40%.

Selain perubahan skema penyaluran yang menjadi lebih cepat pemerintah daerah dalam hal ini bupati atau walikota hingga kepala desa juga mesti memperhatikan syarat-syarat Penyaluran dana desa yang telah diperbarui oleh Kementerian Keuangan Perubahan tersebut tertuang dalam pasal 24 pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 205 tahun 2019 tentang pengelolaan pengelolaan dana desa.

Menteri keuangan juga meminta para bupati dan walikota untuk melakukan verifikasi data jumlah desa di wilayahnya mulai tahun 2020.Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 205 tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa yang baru saja diterbitkan.
Pada pasal 7, Menteri Keuangan meminta verifikasi data jumlah desa dilakukan dengan membandingkan data jumlah desa dalam Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya, dengan data jumlah desa mutakhir sebagaimana yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Jadi akan ada check and balance, antara data Kemendagri dan data verifikasi dari setiap daerah sehingga kita bisa lakukan koordinasi. Harapan kedepannya Penyaluran dana desa yang disalurkan ke daerah "Clean and Clear" tidak bermasalah dan tidak menimbulkan masalah.

( Fikri )

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.