Kelola Anggaran Besar Tjahjo Minta Prabowo Gunakan E-Katalog

Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi mendorong Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik atau e-katalog. Kebijakan ini merupakan salah satu fokus Stranas Pencegahan Korupsi era Joko Widodo yang dituangkan melalui Perpres.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo yang juga anggota inti tim nasional mengatakan sistem berbasis elektronik itu perlu dilakukan mengingat Kemenhan mengelola anggaran terbesar.

"Untuk melaksanakan e-katalog khususnya dalam pengadaan barang dan jasa," sambung Tjahjo saat pemaparan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Senin (9/12).


Penerapan e-katalog, kata Tjahjo, merupakan bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi di sektor keuangan negara. Implementasi sistem ini diniatkan untuk meningkatkan profesionalitas serta modernisasi pengadaan barang dan jasa.

Selama ini menurut Tjahjo, penerapan e-katalog masih terbatas pada lima kementerian antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan serta, Kementerian Pertanian.

Selain itu terdapat lima pemerintah Provinsi yang juga telah mengimplementasikan e-Katalog yakni Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

"Sampai saat ini, masih ada beberapa barang yang sudah tayang di website LKPP. Dan barang yang lain masih berproses penayangannya," kata Tjahjo.(net)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.