Header Ads

Pt Lonsum Tidak Bisa Tunjukkan Data Pembayaran PBB, PPN dan HGB



Muratara RI NEWS  - Dumiyati selaku kepala desa Bina Karya mempertanyakan tentang kejelasan Pt Lonsum dalam hal pembayaran PBB, PPN dan HGB karna dianggap tidak ada kejelasan sehingga merugikan pihak pemerintah Desa maupun pihak kabupaten Muratara.

Pihak pemerintah kabupaten Muratara telah berniat baik dengan mengadakan rapat mediasi yang dilaksanakan di ruang rapat kantor BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD).

Rapat dihadiri oleh Amirul.SE, M.A.P pihak dari dinas BKD, Hj.Dwi Eri Yanti selaku Disnakertrans, Dumiyati kepala desa Bina Karya, Marzin Sinaga dan Nurhadi Masnur,SP selaku perwakilan Pt.pp Lonsum Tbk.

Rapat mediasi yang dilaksanakan hari ini 5 AGUSTUS 2019 tidak menemukan titik terang karna menurut penjelasan Dumiyati pihak Pt Lonsum berbelit dan tidak bisa menunjukkan data yang akurat tentang kejelasan pembayaran PBB, PPN dan Kejelasan HGB.

Dalam rapat mediasi terjadi perdebatan karna pihak Pt Lonsum mengaku sudah membayar pajak seluas 7200 hektar diwilayah kecamatan Karang Dapo yang sudah ditanami pohon sawit 4065 hektar sedangkan menurut data HGU Hanya 5000 hektar, pihak desa mempertanyakan Pt Lonsum bayar dimana dengan luas lahan tersebut karna kepemilikan plasma desa Bina Karya 240 paket Pt Lonsum tidak membayar pajak data dari dinas BPKAD.

Data yang tercantum di SPPT/PBB lahan tersebut dibayar oleh pihak pemerintah Desa dengan dasar itulah Dumiyati selaku kepala desa Bina Karya meminta kepada pihak perusahaan untuk mengembalikan lahan plasma yang tercantum di dalam SPPT/PBB yang sekarang masih dijadikan lahan inti perkebunan kelapa sawit Pt Lonsum. 

Dengan tidak adanya kesepakatan maka pihak pihak yang terkait akan mengadakan rapat lanjutan dengan menghadirkan pihak pihak yang lebih berkompeten pada tanggal 21 AGUSTUS 2019, rapat nantinya juga menghadiri Manager Legal, Manager GS Pt.PP.LONSUM Tbk.(Diko)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.