Header Ads

Modus Pemalsu Kwitansi dan Penyelewengan Dana BOS Penjara Seumur Hidup



14,july,2019

Dikutip:Jurnalaktualindonesia.com

Empat Lawang RI news. cara untuk mengakali anggaran pendidikan, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengalir ke sekolah-sekolah penerima program BOS. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan serius untuk menindak oknum kepala sekolah dan guru yang menyelewengkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan melakukan pungutan liar.

KPK akan menggandeng Kementerian Pendidikan Nasional dan Bank Dunia untuk membuat kemudahan akses laporan masyarakat terhadap dua bentuk penyimpangan tersebut. KPK mengincar oknum yang melakukan pungutan liar itu berdasarkan pasal gratifikasi yaitu Pasal 12 Pasal 12C UU/31/1999 sebagaimana UU/20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Oleh karena itu, Bapak/Ibu guru harus berhati-hati dan lebih transparan mengelola dana BOS mulai sekarang agar tidak bernasip sama dengan Guru berikut yang berakhir dengan penjara seumur Hidup.

Dari beberapa sumber seperti FMGJ (Forum Musyawarah Guru Jakarta), ICW, BPK RI dan seterusnya yang dihimpun redaksi, dari tahun ke tahun banyaknya dihendus modus penyelewengan pengelolaan dana BOS yang pernah terjadi dan sedang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti; Kepala Sekolah memakai dana BOS untuk kepentingan pribadi. Pihak sekolah diminta menyetor sejumlah uang tertentu kepada pengelola dana BOS di Diknas dengan dalih mempercepat proses pencairan dana BOS, dan kepala sekolah menyetor sejumlah uang tertentu kepada oknum pejabat Diknas dengan dalih untuk uang administrasi. Oknum pejabat dinas itu mendapatkan dana BOS dengan memotong dana BOS pada setiap sekolah.

Pengelolaan dana BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis). Sekolah memandulkan peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dengan tujuan mempermudah ‘mengolah dana BOS sendiri’, semenatara, dana BOS hanya dikelola oleh Kepala Sekolah dan Bendahara. Bendahara sering dirangkap oleh Kepala Sekolah.

Pihak sekolah menarik sumbangan kepada para orang tua siswa dengan dalih dana operasional sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan kurang dengan alasan untuk menggaji guru, menambah prasana sekolah, membangun ruang kelas baru, memperbaiki toilet, dan pagar, pihak sekolah meminta sumbangan kepada para orang tua siswa.

Dana BOS sengaja dikelola secara tidak transparan. Indikasinya hampir tidak ada sekolah yang memasang papan informasi tentang dana BOS. Dana BOS juga rata-rata hanya diketahui kepala sekolah, pengelolaannya tanpa melibatkan guru. Karena tidak transparan, peluang penyelewengan dana BOS menjadi sangat terbuka. Pihak sekolah hampir selalu berdalih bahwa dana BOS kurang. Kurangnya dana BOS itulah yang dijadikan dalih bagi pihak sekolah untuk menarik dana sumbangan dari para orang tua siswa.

Penyusunan RAPBS yang bermasalah (sering dimarkup/markup jumlah siswa). Kepala Sekolah melakukan mark-up jumlah siswa penerima dana BOS. Kepala Sekolah membuat laporan palsu. Honor para guru yang dibayar dengan dana BOS diambil Kepala Sekolah dengan tanda tangan palsu. Selain memalsukan tanda tangan para guru, juga memalsukan kwitansi pembelian alat tulis kantor (ATK) dan meminjam kas (dana BOS) dari bendahara BOS. Pembelian alat/prasarana sekolah dengan kuitansi palsu/pengadaan alat fiktif.  mengungkap penyelewengan dana BOS untuk pengadaan alat peraga fiktif. Alat peraga tidak dibeli oleh sekolah, tetapi di SPJ-nya ada.

Solusi yang bisa ditawarkan

Ada audit independen thd laporan pemakaian dana BOS. Ada pengawasan dari DPRD—karena meskipun dana bersumber dari pemerintah pusat, mekanisme penganggaran tetap melalui APBD. Adanya peningkatan peran orang tua siswa (anggota Komite Sekolah) untuk terlibat mengawasi dana BOS. Perlu adanya intervensi KPK dengan mengambil alih semua kasus BOS.

Selain itu, perlu adanya penghargaan bagi sekolah yang mengelola BOS dengan baik dan hukuman bagi kepala sekolah yang menyelewengkan dana BOS. Di Sulses, hukuman kepada kepala sekolah yang menyelewengkan dana BOS dilakukan dengan menurunkan pangkat/golongan kepsek.Perlu adanya penegakan hukum secara tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi para kepala sekolah yang menyelewengkan(Deni)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.