240 paket lahan Plasma Trasmigrasi sp5 (Desa Bina Karya) dirampas PT.PP.LONDON SUMATRA Tbk



Muratara RI NEWS - Team investigasi REVOLUSI mendapat laporan langsung dari Bapak Dumiyati selaku Kades Bina Karya Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara tentang adanya perampasan hak lahan plasma yg diambil oleh PT LONSUM.

Adapun lahan yang di permasalahkan berjumlah 850 kapling atau dengan luas 1700 hektar karna persatu kapling terdiri dari 2 hektar, prihal ini telah bergulir dari tahun 2006 pihak PT LONSUM telah mengembalikan kepada masyarakat transmigrasi hanya berjumlah 610 kapling dengan masyarakat melalui Kades mantan dengan data terlampir sedangkan 240 kapling lahan belum dikembalikan ini juga diperkuat dalam bentuk data yang terlampir.

Dumiyati menjelaskan "lahan plasma yang belum dikembalikan didirikan oleh PT LONSUM tempat Riset dan perkantoran, sejak berdirinya PT LONSUM tahun 1995 warga Desa belum pernah mendapatkan dana CSR yaitu dana pembagian keuntungan produksi 1 tahun yang telah ditentukan dan menjadi kewajiban untuk kesejahtraan Masyarakat Desa seperti pembuatan jalan lingkungan dan jalan utama, lihat jalan kami hancur tidak ada bantuan dari PT LONSUM semua kami perbaiki secara Swadaya".

Lahan yang di permasalahkan ini tidak termasuk dalam lahan HGU yang mana kepemilikannya jelas dan terang dengan data, jadi lahan itu mutlak milik masyarakat.
Hal ini juga bisa membuat kerugian pada pihak pemerintah Kabupaten Muratara karna PPN dan PBB sebagai salah satu sumber PAD tidak masuk dan tidak jelas dengan rinci pembayarannya kemana pajak pajak tersebut.

Sesuai dengan program BAPAK JOKOWI selaku Capres dalam debat Ke 2 beliau menyampaikan tidak ada lahan yang diganti rugi malah kita ganti untung, tetapi ini dirasakan terbalik oleh masyarakat Desa Bina Karya karna boro boro mau untung ini malah dirampas.
Karna pihak PT LONSUM dalam pengembalian lahan plasma mempersulit dan mengulur ngulur waktu yang lama dengan memanfaatkan oknum oknum yang berpengaruh di pemerintahan.

Adapun penjelasan yang disampaikan Dumiyati kepada team REVOLUSI tentang lahan 240 paket berkisar 150jt harga persatu paket yang harus diganti rugi oleh pihak PT LONSUM.
Permasalahan ini akan terus di perjuangkan oleh Masyarakat melalui KADES Bapak DUMIATI sampai ke JAKARTA kantor DIREKSI PT LOMSUM, kalau berlarut larut akan menimbulkan gejolak panas di Masyarakat yang bisa berakibat tindakan anarkis sebab MEDIASI yang telah dilakukan oleh pihak Masyarakat Desa, Kecamatan, pihak pemerintah Kabupaten dan Pihak PT tidak menemukan titik terang karna pihak PT LONSUM yang hadir tidak bisa memberikan keputusan dengan alasan mereka hanya karyawan.

Diharapkan pihak pihak yang terkait dari Pemerintah Kabupaten Muratara bisa membantu mendorong permasalahan ini agar selesai dengan cepat dan baik (Diko)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.