AMR Rencanakan Perluas Perkebunan "Pemuda Minta Tahan Perluasan Lahan Perkebunan"


Muratara-RI NEWS- Saat ini, perusahaan Agro Muara Rupit (AMR), rencanakan perluasan lahan perkebunan kelapa sawit di tiga  Kecamatan, yakni Kecamatan Nibung, Kecamatan Karang Dapo dan Kecamatan Rawas Ilir, 

Rencana perluasan lahan tersebut, saat ini sudah sampai ditahapan komunikasi dua arah atau Konsultasi Publik yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertambangan (DLHP), Kabupaten Muratara.

Dimana konsultasi publik tersebut dihadiri langsung oleh Kepala DLHP Kabupaten Muratara, H. Alfirmansyah, 5 Camat, 16 Kepala Desa, tokoh masyarakat desa bersangkutan dan perwakilan dari dinas kehutanan serta polres dan Danramil, di ruang rapat DLHP, Rabu (21/11)

Kepala DLHP Kabupaten Muratara, Alfirmansyah saat dibincangi mengatakan rencana perluasan tersebut sesuai dengan adanya izin amdalnya namun selama ini spot-spot.

"Nah sekarang ini digabung sekali karena berdasarkan permen  kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi jika ada 4 perusahaan yang sama dengan komoniti yang sama. Yakni sawit dimungkinkan untuk digabung," jelas Alfirmansyah.

Dilanjutkanya, dengan adanya perencanaan perluasan lahan tersebut maka diadakanlah konsultasi publik ini, tujuanya bahwa masyarakat menerimah perusahaan ini.

"Sehingga kedepan tidak ada lagi AMR Rupit atau AMR Rawas Ulu atau AMR nibung. Tetapi AMR ada satu," kata ia.

Disinggu luasan lahan, dirinya katakan bahwa dari 12. 309.38 Ha menjadi 17.813.20 Ha dan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit (100 ton TBS/ per Jam).

Terpisa, Kabid Lingkungan Hidup Kabupaten Muratara, Taufik mengatakan bahwa saat ini perusahaan AMR memiliki AMR Rupit dan AMR Rawas Ulu. "Rencanaya akan ada pengembangan AMR 3 dan AMR 4 di kecamatan Karang Dapo,  Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Nibung  ," jelas ia.



Dilanjutkanya, dari tahapan tersebut hingga ketahapan menyusus karangka acuan amdal hingga penyampaian ke DLHP Kabupaten Muratara.

Sementara itu, seorang pemuda Muratara, Taufik Said mengatakan jika sesuai intruksi presiden atau Pilpres No. 08 tahun 2008 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

Dari bunyi Impres no 8 tahun 2008 tersebut Bupati dan Wakil Bupati melakukan penundaan penertipan rekomondasi izin usaha perkebunan kelapa sawit.dan izin pembukaan perkebunan lahan kelapa sawit baru yang berada dikawasan hutan.

Hari hal tersebut, jelas bahwa presiden RI tidak memperbolehkan adanya pembukaan lahan baru untuk perluasan lahan kelapa sawit.

"Tentu hal ini dengan pertimbangan. Bahwa untuk perkuat sektor perekonomian masyarakat. Sebab dari hasil perkebunan kelapa sawit minyak kelapa sawit indonesia yang dihasilkan lebih. Dan ini akan mempengaruhi harga jual tandan kelapa sawit masyarakat," paparnya.(zm)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.